Analisis Kondisi Keuangan Anwar Nasution

Analisis Anwar Nasution.         
Sdr-Sdr sekalian:

Analisis ini dan keterangan para pejabat Pemerintah (BI, OJK, LPS dan Depkeu) mengenai topik ini sangat menyesatkan dan menggambarkan bahwa mereka tidak memahami issue yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Meminjam istilahnya Romo Mangun, para pejabat itu tidak kompeten. Seperti halnya dengan Yunani, Indonesia adalah negara yang korup, sistem hukumnya tidak jalan dan institusinya lemah. Rakyatnya tidak mau bayar pajak dan dunia usaha serta orang kayanya simpan kekayaannya di luar negeri, utamanya Singapura dan Hong Kong.

Penyebab kesulitan ekonomi di Yunani berbeda dengan di Indonesia, antara bumi dengan langit. Krisis ekonomi di Yunani adalah disebabkan karena besarnya pinjaman luar negeri Pemerintahnya yang sudah lama hidup besar pasak dari tiang. Setelah masuk dalam sistim mata uang Euro, Pemerintah Yunani memanfaatkan tingkat suku bunga murah di Eropa Utara (utamanya Jerman, Belanda dan Perancis) untuk membelanjai defisit APBN yang semakin besar dengan menjual obligasi Pemerintah. Strategi berutang seperti ini juga dilakukan oleh Italia, Spanyol, Portugal dan Irlandia.

Di Indonesia, masalahnya berbeda dan tidak ada kaitannya dengan hutang Pemerintah yang dewasa ini masih terkontrol. Penyebab pertama sumnber kerawanan ekonomi Indonesia adalah karena hutang luar negeri sektor swastanya terlalu besar. Pada umumnya, hutang itu adalah merupakan hutang dalam bentuk valuta asing berjangka pendek yang dipergunakan untuk membelanjai investasi berjangka panjang. Sebagian dari investasi itu hanya menghasilkan penenerimaan dalam bentuk Rupiah. 

Invetasi itu termasuk real estate yang berkembang pesat, industri pertambangan, manufaktur dan sebagainya guna memanfaatkan tingkat suku bunga murah di Singapura. Industri perbankan Indonesia, yang didominir oleh bank-bank negara adalah sangat inefisien segingga perbedaan antara tingkat suku bunga deposito dan kredit adalah yang tertinggi di lingkungan negara-negara ASEAN.  

Lebih dari sepertiga likuiditas bursa efek dan pasar obligasi dalam negeri adalah berasal dari pemasukan modal asing jangka pendek. Bisa saja modal itu adalah uang milik orang Indonesia yang di parkir di Singapura dan Hong Kong.

Penerimaan dalam Rupiah memakin membesar karena adanya aturan BI yang hanya bersifat legalistis mensyaratkan agar semua transaksi di Indonesia dinyatakan dalam Rupiah. US dollar menjadi mata uang dunia tanpa adanya landasan hukum ataupun resolusi PBB dan hanya didasarkan pada kepercayaan saja.

Kedua, harga komoditi primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia terus merosot sejak tahun 2011. Industri manufaktur dan PMA sudah mengalami kesorosotan sejak 10 tahun masa krepresidenan SBY akibat dari penguatan mata uang, sistem perdagangan dan perijinan yang semakin protektip dan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan) yang sangat terbatas. 

Sistem perdagangan yang protektip itu, a.l. tercermin dari kebijakan pengolahan biji tambang padahal kita tidak punya instrastruktur dan tenaga listrik yang besar dan murah. Karena langaran ekspor an tarip ekspor biji mineral yamng mahal, Indonesia menjadi negara yang tidak dapat diandalkan sehingga pembeli beralih ke negara penghasil lain, seperti Pilipina, PNG dan Australia.

Pengangguran dan kemiskinan meningkat karena pada umumnya industri manufaktur itu berada di Jawa yang didiami sekitar 2/3 penduduk Indonesia. Industri primer, pertambangan dan perkebunan berada di luar Jawa yang penduduknya sedikit.

Ketiga, kesulitan terjadi dunia usaha kesulitan melunasi bunga dan pokok hutangnya karena, disatu pihak, tingkat suku bunga luar negeri dan dalam negeri semakin meningkat dan Rupiah melemah. Dilain pihak, harga produknya semakin melemah. Pada gilirannya, tunggakan kredit dan pelemahan Rupiah meningkatkan NPL perbankan dan risiko transansaksi devisanya yang menngurus kecukupan modalnya. 

Masalah perbankan seperti ini persis seperti yang terjadi pada krisis tahun 1997-98. Pada waktu itu, APBN sedikit surplus dan defisit neraca berjalan juga tidak menghawatirkan karena berada dibawah 4 persen dari PDB.

Salam,

Anwar Nasution
Guru Besar Fakultas Ekonom UI n.           Sdr-Sdr sekalian:

Analisis ini dan keterangan para pejabat Pemerintah (BI, OJK, LPS dan Depkeu) mengenai topik ini sangat menyesatkan dan menggambarkan bahwa mereka tidak memahami issue yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Meminjam istilahnya Romo Mangun, para pejabat itu tidak kompeten. Seperti halnya dengan Yunani, Indonesia adalah negara yang korup, sistem hukumnya tidak jalan dan institusinya lemah. Rakyatnya tidak mau bayar pajak dan dunia usaha serta orang kayanya simpan kekayaannya di luar negeri, utamanya Singapura dan Hong Kong.

Penyebab kesulitan ekonomi di Yunani berbeda dengan di Indonesia, antara bumi dengan langit. Krisis ekonomi di Yunani adalah disebabkan karena besarnya pinjaman luar negeri Pemerintahnya yang sudah lama hidup besar pasak dari tiang. Setelah masuk dalam sistim mata uang Euro, Pemerintah Yunani memanfaatkan tingkat suku bunga murah di Eropa Utara (utamanya Jerman, Belanda dan Perancis) untuk membelanjai defisit APBN yang semakin besar dengan menjual obligasi Pemerintah. Strategi berutang seperti ini juga dilakukan oleh Italia, Spanyol, Portugal dan Irlandia.

Di Indonesia, masalahnya berbeda dan tidak ada kaitannya dengan hutang Pemerintah yang dewasa ini masih terkontrol. Penyebab pertama sumnber kerawanan ekonomi Indonesia adalah karena hutang luar negeri sektor swastanya terlalu besar. Pada umumnya, hutang itu adalah merupakan hutang dalam bentuk valuta asing berjangka pendek yang dipergunakan untuk membelanjai investasi berjangka panjang. Sebagian dari investasi itu hanya menghasilkan penenerimaan dalam bentuk Rupiah. 

Invetasi itu termasuk real estate yang berkembang pesat, industri pertambangan, manufaktur dan sebagainya guna memanfaatkan tingkat suku bunga murah di Singapura. Industri perbankan Indonesia, yang didominir oleh bank-bank negara adalah sangat inefisien segingga perbedaan antara tingkat suku bunga deposito dan kredit adalah yang tertinggi di lingkungan negara-negara ASEAN.  

Lebih dari sepertiga likuiditas bursa efek dan pasar obligasi dalam negeri adalah berasal dari pemasukan modal asing jangka pendek. Bisa saja modal itu adalah uang milik orang Indonesia yang di parkir di Singapura dan Hong Kong.

Penerimaan dalam Rupiah memakin membesar karena adanya aturan BI yang hanya bersifat legalistis mensyaratkan agar semua transaksi di Indonesia dinyatakan dalam Rupiah. US dollar menjadi mata uang dunia tanpa adanya landasan hukum ataupun resolusi PBB dan hanya didasarkan pada kepercayaan saja.

Kedua, harga komoditi primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia terus merosot sejak tahun 2011. Industri manufaktur dan PMA sudah mengalami kesorosotan sejak 10 tahun masa krepresidenan SBY akibat dari penguatan mata uang, sistem perdagangan dan perijinan yang semakin protektip dan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan) yang sangat terbatas. 

Sistem perdagangan yang protektip itu, a.l. tercermin dari kebijakan pengolahan biji tambang padahal kita tidak punya instrastruktur dan tenaga listrik yang besar dan murah. Karena langaran ekspor an tarip ekspor biji mineral yamng mahal, Indonesia menjadi negara yang tidak dapat diandalkan sehingga pembeli beralih ke negara penghasil lain, seperti Pilipina, PNG dan Australia.

Pengangguran dan kemiskinan meningkat karena pada umumnya industri manufaktur itu berada di Jawa yang didiami sekitar 2/3 penduduk Indonesia. Industri primer, pertambangan dan perkebunan berada di luar Jawa yang penduduknya sedikit.

Ketiga, kesulitan terjadi dunia usaha kesulitan melunasi bunga dan pokok hutangnya karena, disatu pihak, tingkat suku bunga luar negeri dan dalam negeri semakin meningkat dan Rupiah melemah. Dilain pihak, harga produknya semakin melemah. Pada gilirannya, tunggakan kredit dan pelemahan Rupiah meningkatkan NPL perbankan dan risiko transansaksi devisanya yang menngurus kecukupan modalnya. 

Masalah perbankan seperti ini persis seperti yang terjadi pada krisis tahun 1997-98. Pada waktu itu, APBN sedikit surplus dan defisit neraca berjalan juga tidak menghawatirkan karena berada dibawah 4 persen dari PDB.

Salam,

Anwar Nasution
Guru Besar Fakultas Ekonom UI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s